Catatan Edy Supriatna - Bogor, 14/8 (Antara) - Pelaksana Harian Lembaga Percetakan Al Quran (LPQ) Sukiman Azmi menyatakan, Kementerian Agama (Kemenag) telah "mengerdilkan" lembaga yang didirikannya sendiri, bahkan sejak didirikan tak pernah diberi anggaran.
Kehadiran LPQ pada Mei 2009 hingga kini tak pernah diberi dana. Operasional lembaga itu mencari sendiri. Kini tiap bulan minimal harus tersedia dana Rp350 juta/bulan untuk membayar gaji para penghafal (hafidz) Al Quran di lembaga itu, kata Sukiman Azmi di hadapan para peserta rapat Pengelolaan Data Kementerian Agama tahun 2014 di Bogor, Kamis.
Hadir pada acara tersebut Kabid Data Sulistyowati, Kasubdit Data Pendidikan Taufik, Kasubdit Keagamaan Sutadji dan seluruh perwakilan Kanwil Kemenag serta para pengelola data di sejumlah Direktorat Jendral Kemenag.
Pada saat bersamaan juga ikut menjadi narasumber Made Santika dari Bimas Hindu yang memaparkan berbagai persoalan pengadaan kitab suci Weda, yang sampai saat ini masih menghadapi kendala terkait regulasi yang belum mendukung di kementerian tersebut.
Menurut Azmi, peran LPQ sejatinya sangat besar. Terlebih daya beli masyarakat masih rendah. Aset LPQ ketika didirikan mencapai Rp30 miliar dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan umat Muslim yang jumlahnya mencapai sekitar 200 juta jiwa. Kehadiran LPQ juga diharapkan dapat mempercepat pemberantasan buta baca-tulis Al Quran.
Untuk mendapatkan Al Quran dari LPQ, umat Muslim memang tak gratis, tapi disesuaikan dengan daya beli dari masyarakat bersangkutan, kata Azmi.
LPQ juga telah memberi kontribusi besar dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai musaf Al Quran dari seluruh daerah di Indonesia sudah berhasil diinventarisir. Ini adalah khasanah nusantara yang harus dilestarikan. Beberapa daerah seperti Banten, Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta sudah berhasil membuat musaf Al Quran dengan ciri daerahnya masing-masing.
Daerah lain juga sudah diinventarisir. Tapi, kemauan untuk mencetaka Al Quran di LPQ belum mendapat dukungan dan dorongan dari Kemenag. Jajaran Kemenag lebih tertarik mencetak Al Quran di perusahaan swasta dengan cara ditenderkan.
Padahal, seperti yang terjadi pada kasus 2012, selain pengadaannya bermasala yang berujung adanya pejabat kementerian tersebut berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga hasil cetak Al Quran bersangkutan cacat dan tak memenuhi standar.
Cacat yang dimaksud Azmi, adalah selain salah cetak juga tak memenuhi syarat kualitas kontrol dari para petugas yang ditentukan. Di LPQ, sebagai pengawas pencetakan Al Quran ditempatkan 10 penghafal Al Quran.
Azmi prihatin dewasa ini banyak percetakan Al Quran mencetak kitab suci umat Islam tersebut tak memenuhi standar pengawasan seperti yang ditetapkan di LPQ. Ini tidak bermaksud membanggakan diri, tetapi memang sepatutnya Al Quran diperlakukan demikian. Dari sisi kualitas, LPQ sudah memenuhi standar internasional.
Di Madinah, Saudi Arabia, untuk mengawasi hasil pencetakan Al Quran ditempatkan 1.000 pengahafal Al Quran. Pencetakannya pun langsung dibawah pengawasan pemerintah. Beda dengan di Indonesia, selain "dikerdilkan" juga berbagai usulan perbaikan agar umat Islam dapat mendapatkan Al Quran berkualitas tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya. Untuk itu Azmi berharap, pemerintah baru nanti dapat memberi perhatian terhadap kitab suci umat Islam.
Harapannya, minimal perusahaan pencetakan Al Quran - dimana pun berada - bisa memberi perhatian terhadap standar-standar yang sudah ditetapkan para ulama dengan diatur melalui regulasi berupa peraturan menteri atau pun keputusan presidan. "Jangan abaikan kitab suci," pinta Azmi.
Dewasa ini diperkirakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan Al Quran mencapai 35 juta eksemplar atau per keluarga 1 kitab, dengan asumsi jumlah umat Islam saat ini 170 juta jiwa, dan jika satu keluarga terdiri 5-6 orang.
Yang jelas, saat ini pengadaan Al Quran masih kurang dan untuk mengejar ketertinggalan harus mencetak lebih banyak lagi, katanya.
0 komentar:
Posting Komentar