ABDUL DJAMIL BERTANGGUNG JAWAB SUKSES HAJI

Catatan Edy Supriatna - Selalu tampil kalem, rapi dengan mengenakan pakaian batik, lengan panjang. Pada hari tertentu, mengenakan songkok dan pakaian setelan formal.  Jika diajak bicara, suaranya datar, namun mudah dipahami karena jelas dan runtun menjelaskan setiap persoalan. Jauh dari kesan bicara "meledak", maklum pria dengan tinggi badan sekitar 160 Cm itu berasal dari lingkungan akademis.

      Dialah Prof. Abdul Djamil yang namanya tiba-tiba namanya mencuat di sejumlah media massa. Pada Jumat sore (30/5/2014) lalu posisi jabatannya sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) bergeser menjadi Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) menggantikan Anggito Abimanyu. Anggito mundur dan meletakkan jabatan pada Jumat pagi setelah menyerahkan surat kepada Menko Kesra selaku Plt Menteri Agama Agung Laksono.

       Sebelumnya Suryadharma Ali (SDA) juga mundur sebagai Menteri Agama lantaran diduga tersangkut korupsi dana haji menyusul penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

       Pengunduran diri Anggito dan Suryadharma Ali berbeda. Anggito mundur setelah mendengar dirinya disangkut-sangkutkan dengan pernyataan dari anggota KPK bahwa dia harus ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana haji. Padahal dia baru dua tahun menjabat sebagai dirjen. Anggito diangkat pada 2012. KPK menemukan adanya korupsi pada musim haji 2012 dan 2013. Menurut Agung, Anggito mundur atas inisiatif sendiri meski  belum ada penetapan sebagai tersangka.

       Sementara SDA setelah ditetapkan sebagai tersangka mengaku tidak mengerti apa yang disangkakan KPK terhadap dirinya. Karena itu ia berharap peristiwa yang menimpanya sebagai tindakan kesalahpamanan. Namun ia akhirnya melepaskan jabatannya sebagai menteri setelah   menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor dengan diberi waktu dua hari untuk membuat surat pengunduran diri.

       Sepekan kemudian, pada Kamis (5/6) SBY bertemu dengan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin yang juga rekan separtai SDA. Dalam pertemuan itu, SBY menetapkan Lukman sebagai pengganti SDA.

       Presiden SBY pada Jumat itu - sepekan setelah Anggito mundur - juga dengan cepat menetapkan Abdul Djamil sebagai Dirjen PHU. Penetapan yang terkesan "buru-buru" itu memang harus dilakukan. Alasannya, penyelenggaraan haji sudah di depan pintu.

       Untuk musim haji 2014 itu juga Presiden SBY telah mengeluarkan Keppres penetapan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang diharapkan jemaah haji bisa segera melunasi pembayaran setoran awal ke sejumlah bank penerima setoran (BPS) haji yang sudah ditetapkan.

NAKHODA BARU

       Masuknya Abdul Djamil sebagai nakhoda baru di jajaran Ditjen PHU Kementerian Agama cukup mengejutkan. Maklum, yang bersangkutan bukan ahli "fulus" seperti Anggito - mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal - yang memang jeli mengutak-atik angka dan berani menggeser dana haji dari bank konvensional ke bank syariah secara bertahap dalam setahun. Djamil lebih dikenal sebagai orang yang menguasai hukum-hukum Islam.

      "Fi fulus mulus, mafi fulus mampus" (maksud dari anekdot itu adalah ada uang lancar…tak ada uang mati), begitu Anggito dalam suatu kesempatan ketika memberi sambutan.

      Namun terlepas dari "plus dan minus" yang melekat pada diri seseorang, harapan besar umat Islam dalam menunaikan ibadah haji kini tanggung jawabnya berada di pundak Djamil.

       Dalam berbagai kesempatan, Djamil - demikian ia biasa disapa - selalu menekankan kepada jajarannya untuk mengutamakan pelayanan publik. Maklum, birokrasi selalu dikesankan sebagai meja panjang dalam pelayanan publik. Kesan itu, oleh Djamil, harus dihilangkan. Bagi dirinya, kerja semacam itu sudah menjadi prinsip karena setiap pegawai negeri sipil (PNS) hidupnya sudah harus diwakafkan untuk melayani umat.

      Pertanyaannya, apakah Djamil sebagai Dirjen PHU yang baru itu akan menerapkan prinsip yang dipegang selama ini.

       Sebagai aparatur pemerintah yang bertugas melayani masyarakat, diharapkan bersikap dan berperilaku layaknya Khadimul Haramain. "Kita harus kembangkan budaya melayani, bukan dilayani, seperti Khadimul Haramain, yaitu melayani dengan totalitas diri demi kepentingan umum. Sudah bukan zamannya lagi seorang aparatur negara minta dilayani seperti zaman pra-kemerdekaan yang sering dilakukan oleh para priyai," kata pemilik nama lengkap Prof. Dr. H. Abdul Djamil MA.

      Terkait dengan pengelolaan keuangan, di berbagai kesempatan ia selalu menekankan kepada jajaran Bimas Islam bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akutansi pemerintah.

       Prinsip ini pula yang oleh lingkungan jajaran Ditjen PHU bakal diberlakukan meski ke depan Abdul Djamil direpotkan dengan pengunduran diri Ramadhan Harisman sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji mengikuti jejak Anggito. Djamil harus bekerja keras dan mencari pengganti secepatnya guna menyukseskan penyelenggaraan haji 2014.

      Djamil yakin penyelenggaran ibadah haji 1435H/2014M bakal sukses. Alasannya,  persiapan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidangnya.   

      "Kita akan berbuat semaksimal yang bisa dilakukan,” terang Abdul Djamil kepada pers usai mengikuti konferensi pers bersama Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Agama Agung Laksono tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1435H/2014M, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (30/5) malam.

      Abdul Djamil pada Jumat (6/6), resmi dilantik sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pelantikan dilakukan oleh Menkokesra selaku Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Agama Agung Laksono di Aula Pusat Informasi Haji (PIH), Batam, bertepatan dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-25.

      Ditemui usai pelantikan,  Djamil mengungkapkan, sejak diumumkan oleh Plt Menag bahwa dirinya diberi amanah untuk menggantikan Anggito,  ia sudah melakukan orientasi pekerjaan di lingkungan barunya. "Kini saya sudah menerima mandat. Saya pun sudah melakukan orientasi. Kini tinggal kerja keras," tegasnya.

      Ia mengakui banyak perbaikan dilakukan oleh Anggito selama memimpin Ditjen PHU.  Djamil berkomitmen untuk melanjutkan capaian pendahulunya. 

       “Saya katakan, ada hal-hal baik dalam proses penyelenggaraan haji selama ini. Harus diakui ada peningkatan yang telah dilakukan,” terangnya. Untuk itu ia akan memegang pesan Plt Menteri Agama Agung Laksono.

        Sebelumnya, Agung mengingatkan, berbagai hal yang terjadi saat ini dalam penyelenggaraan ibadah haji hendaknya tidak mengganggu pelayanan kepada jemaah. Penyelenggaraan ibadah haji dari sisi kualitas harus makin baik. Jika penyelenggaraan ibadah dengan berbagai perbaikannya dapat dilakukan, Agung merasa yakin bahwa kewibawaan kementerian itu akan baik pula.

     "Kedepankan kerja profesional dan akuntabilitas," pinta Agung lagi.

      "Kita semua tidak rela Kementerian Agama sebagai warisan para ulama tercabik-cabik citra dan wibawanya akibat kesalahan dan keteledoran pejabat dan aparaturnya," ia menegaskan. 
        Di sisi lain, ia minta para pejabat jangan takut melakukan inovasi dan perubahan sepanjang tidak melanggar hukum. Pimpinan akan datang dan pergi menurut waktu dan takdirnya masing-masing, tapi tugas kementerian itu, khususnya penyelenggaraan haji, harus diselenggarakan oleh siapa pun dan sampai kapan pun.      

       Prof. Dr. H. Abdul Djamil MA lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 14 April 1957 dengan pangkat golongan VI/e. Menyelesaikan pendidikan S-3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999). Selama kuliah Djamil masuk Fakultas Ushuluddin dengan jurusan aqidan dan filsafat. Ia diangkat menjadi Dirjen Bimas Islam pada 25 April 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

       Ayah dari tiga anak (Nelly Amalina, Ahmad Fazlur Rahman, Muhammad Syauqi BIK) dari hasil perkawinannya dengan Dra. Siti Afwah Sonhaji itu kini bermukim di kawasan Komplek MAN 4 Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.