M. JASIN: SOSIALISASIKAN HAJI SEKALI SEUMUR HIDUP

Catatan Edy Supriatna - Irjen Kementerian Agama M. Jasin menyatakan, para ulama diperlukan untuk ikut melakukan sosialisasi  penguatan pemahaman masyarakat bahwa kewajiban untuk menunaikan ibadah haji hanya sekali seumur hidup.

      Para ulama kini sudah harus ikut berperan dalam hal ini, pinta M. Jasin ketika tampil sebagai pembicara dalam Silaturahim, Evaluasi dan Sarasehan Haji 2014 yang diselenggarakan Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) di  Jakarta, Kamis.

      Sebab, lanjut Jasin, diiperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji. Jadi, haji sekali dalam seumur hidup adalah hukumnya wajib. Sementara yang sudah berhaji hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib.

       Ia mengakui untuk memberlakukan haji hanya sekali bagi seseorang dalam seumur hidup tersebut diperlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum berhaji.

       Pada acara yang mengambil tema "Tingkatkan Persaudaraan dan Produktivitas" tersebut nampak hadir Ketua Asbihu-NU H. Hafidz Taftazani, H. Amir Machmuddin Aziz selaku "head of business Development" Asbihu-NU dan pendiri Asbihu-NU KH Nuril Huda.

      Pada acara sarasehan tersebut KH Nuril Huda memberi tausiyah tentang pentingnya kesadaran dalam memperjuangkan keyakinan. Khususnya terkait dengan Ahlus Sunnah Waljamaah yang menjadi landasan bagi Asbihu-NU.

      Organisasi ini didirikan atas dasar keyakinan dan idealisme. Karena itu KH Nuril Huda minta kepada pengurus untuk tetap konsisten membina umat, kata KH Nuril Huda.

      Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, M Jasin menjelaskan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat. Di sisi lain kuota haji terbatas, sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat. Tentu saja hal ini mengakibatkan adanya peningkatan jumlah jemaah haji tunggu. 

      Juga terjadi penumpukan akumulasi dana haji. Sementara itu, lanjut dia, akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji  yang lebih berkualitas.

       Tentu dilakukan melalui pengelolaan keuangan haji  yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, katanya.

Keuangan Haji

        Untuk menjamin pengelolaan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menurut Irjen Kemenag itu diperlukan sebuah payung hukum dan kebijakan yang sinergis. Terkait dengan itulah, maka dengan disahkannya UU nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) diharapkan penyelenggaraan haji ke depan makin baik.

        Poin penting tujuan pengelolaah keuangan haji, menurut M Jasin, adalah adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, adanya rasionalitas dan efesiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan manfaat bagi kemaslahan umat Islam.

        Untuk menyukseskan hal itu, pemerintah kini tengah melakukan pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU PKH. Hal yang tak kalah penting adalah melaksanakan sistem E-Hajj.

E-Hajj, katanya, adalah bagaimana sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik yang diterapkan secara seragam, serentak seperti nama paspor, di mana jamaah haji tinggal, transportasi pakai apa, pemondokan di mana, katering pakai apa, jaminan kesehatan bagaimana serta fasilitas yang melekat pada jamaah lainnya.

       Irjen Kemenag itu juga menyebutkan bahwa ada 28 item perbaikan pelayanan haji, yang meliputi sewa akomodasi menjadi sewa semi musim, sewa karpet dan tenda. Item lainya tak dirinci. ***3***

Read More

07.38 | 0 komentar

MENAG: KORUPSI MASIH TINGGi

Catatan Edy Supriatna -Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui Indonesia masih tertinggal dalam aspek tertentu dengan bangsa lain disebabkan masih tingginya angka korupsi.

     "Negara kita dalam aspek-aspek tertentu masih tertinggal dengan bangsa lain, salah satunya karena angka korupsi masih tinggi," kata Lukman Hakim ketika memberi sambutan pada pembukaan Mahaniti Loka Dhamma tingkat nasional IV-2014 di Jakarta, Senin malam.

      Mahaniti Loka Dhamma adalah suatu pertemuan, penampilan kebolehan dan ketngkasan dhamma bagi mahasiswa. Dalam acara itu digelar perlombaan, penampilan seni Buddhis, pertemuan ilmiah, kreasi mahasiswa Buddhis, yang terpilih melalui jalur unit kegiatan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Agama Budhha (PTAB) negeri/swasta. Acara berlangsung 10 - 14 Nopember 2014.

        Mahanitiloka Dhamma merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa para mahasiswa adalah tunas-tunas bangsa yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang.    

      Tepatlah kiranya panitia memilih tema “Melalui Mahanitiloka Dhamma kita wujudkan mahasiswa Buddhis yang jujur, inovatif, kreatif, dan toleransi”.       

      Pada acara itu dihadiri 300 peserta dari Perguruan Tinggi Agama Buddha (PTAB) dari seluruh Indonesia. Nampak Dirjen Bimas Buddha Dasikin, pimpinan majelis tinggi Walubi Arief Harsono. Menurut LHS - sapaan akrab Lukman Hakim Saifuddin, - ke depan penanaman kejujuran sebagai budaya hidup menjadi sangat penting.

      Tanpa menyebut angka jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia, LHS menyatakan, dengan membudayakan kejujuran, inovatif, kreatif dan toleransi sebagai upaya pembentukan karakter bangsa, maka Indonesia diharapkan mampu bertahan di tengah derasnya arus globalisasi. 

       Belajar dari sejarah perjuangan bangsa,  katanya, pemuda mengambil peran penting terhadap perubahan kehidupan bangsa. Peristiwa heroik 10 November yang kebetulan bertepatan pada acara tersebut telah memberikan inspirasi, ketauladanan jiwa patriotisme dan nasionalisme arek-arek Suroboyo yang mengibarkan bendera merah putih di tengah berondongan senjata penjajah. 

     Ia mengatakan, pemuda Indonesia  mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan pahlawan agar Indonesia setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan kreatifitas mahasiswa harus ditempatkan dalam kerangka semangat nasionalisme, alat pemersatu bangsa.

     Mahanitiloka Dhamma merupakan muara dari ekspresi kreatifitas ilmuwan dan "enterpreuner" muda yang berada di kampus-kampus Perguruan Tinggi Agama Buddha. Mahanitiloka Dhamma dapat menjadi forum ilmiah dan komunikasi kreasi mahasiswa, seyogyanya merupakan wahana silaturahmi antarmahasiswa. 

      Melalui Mahanitiloka Dhamma ini pula diharapkan terjadi komunikasi efektif dan "sharing" gagasan untuk memperkaya gagasan dan pengembangan ide antar mahasiswa.

      Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah munculnya fanatisme dan semangat menang para kontingen, sehingga menjadikan suasana Mahanitiloka Dhamma menjadi menegangkan, oleh karena itu potensi tersebut harus diolah menjadi energi positif untuk mengembangkan nasionalisme dan semangat maju untuk bangsa Indonesia dan bersaing dengan kemajuan bangsa lain. 

       Mahanitiloka Dhamma ini pula menjadi sarana pengenalan budaya, interaksi, dan akulturasi  nilai-nilai lokal yang dimiliki segenap mahasiswa PTAB, yang pada akhirnya akan melahirkan semangat kebangsaan dengan pemahaman kebhinekaan sebagai dasar membangun bangsa.

      Kegiatan Mahanitiloka Dhamma ini dapat menjadi salah satu upaya membangun citra keberhasilan Pendidikan Tinggi Keagamaan, yang berhasil melahirkan karya IPTEKS untuk pengembangan ilmu maupun kewirausahaan serta peran dan kontribusi mahasiswa dalam menggerakkan masyarakat, melalui gagasan dan ide kreatifnya. 

      "Saya berharap kepada semua pimpinan lembaga, institusi dan semua pihak untuk memberikan ruang kepada para mahasiswa dalam mengembangkan kreatifitas dan berinovasi melalui penyediaan sarana prasarana, pendanaan dan  penyelenggaraan event-event terkait," kata Menag.***3***

Read More

07.25 | 0 komentar

KORUPSI DIMULAI DARI SISTEM YANG BURUK

KORUPSI DIMULAI DARI SISTEM YANG BURUK

Catatan Edy Supriatna-Para ulama mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah senantiasa melihat setiap perbuatan manusia dan akan menghisabnya di akhirat. Dalam ritual haji saja pun, ada sebagian jemaah meyakini, tentang larangan berbuat zalim. Apa lagi mengambil hak orang lain, maka perbuatan larangan agama selama berada di Tanah Suci itu, balasannya akan dirasakan sebelum kembali ke Tanah Air.

Keyakinan demikian sejatinya merupakan benteng moral yang paling kokoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Termasuk perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ajaran agama, karena adanya pengawasan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, perlu diyakini bahwa jika ada orang beragama yang berbuat korupsi atau orang Kementerian Agama (Kemenag) terperosok ke dalam perbuatan korupsi, yang salah bukan agamanya atau pun institusinya, tetapi tanggung jawab individu dan tidak konsisten menjalankan ajaran dan nilai agamanya.

 

Dr. H. Mohammad Hatta, Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Wakil Presiden Pertama RI pernah menyatakan, “Pengakuan kepada Tuhan Yang Masa Esa tidak dapat dipermain-mainkan, tidak saja  berdosa, sebagai manusia kita menjadi makhluk yang hina, apabila kita mengakui dengan mulut dasar yang begitu tinggi dan suci, sedangkan di hati tiada dan diingkari dengan perbuatan.”

Setiap pejabat Kemenag memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga citra dan wibawa kementerian ini. Peran dan tugas kementeriana itu dalam pembangunan bidang agama harus dikawal oleh aparatur yang profesional dan berintegritas, sehingga menghasilkan tata kelola organisasi yang baik, tata kelola keuangan yang akuntabel,  serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang prima.

 

     Hingga kini  masyarakat menginginkan Kemenag berwajah seperti "malaikat". Putih bersih. Sebab, jika ada titik noda sedikit saja, hal tersebut bakal menjadi persoalan tersendiri.

      Ini konsekuensi logis dari harapan besar terhadap Kemenag seperti itu.  Ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi harus dijawab. Caranya, dengan memberikan sikap keteladanan dan kontribusi positif bagi lingkungan setempat.

      Jajaran Kemenag tidak boleh lalai dalam mengantisipasi dinamika masyarakat. Selama seluruh persoalan masyarakat tidak "terbaca" dan tidak dicarikan solusinya, maka jangan harap keberhasilan dapat digapai.

      Persoalan dan dinamika masyarakat yang ada tentu tak dapat diselesaikan dengan asal menjawab pula. Hal ini tentunya memang merepotkan karena aparat Kemenag juga manusia biasa.

       Karena itu pula jajaran Kemenag mulai dari pusat hingga kantor urusan agama (KUA), sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat di seluruh provinsi , perlu bersikap proaktif dalam  membangun interaksi dan sinergi positif dengan stake-holder atau pemangku kepentingan keagamaan yang ada di daerah.

 Dengan demikian, masalah dan isu-isu aktual keagamaan yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat.   

 Untuk menangkal korupsi, jajaran Kemenag  dapat memperkuat sistem organisasi yang responsible terhadap perubahan lingkungan strategis, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) sebagai aset organisasi, serta mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan selama ini.

Hal ini sejalan dengan ajakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , agar kementerian tersebut menjadi teladan dalam hal pemberantasan korupsi.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi masih ada di berbagai instansi dan kementerian. Termasuk di Kemenag, ungkap Deputi Pencegahan KPK Cahaya Harianto ketika memberikan sambutan pada pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan kementerian tersebut, akhir tahun lalu.          Sambil berkelakar, ia menyatakan,  korupsi memiliki makna negatif. Walaupun sudah tahu tetapi masih ada juga yang melakukan itu. Hal itu seperti seseorang berada di dalam WC yang awalnya merasa tak nyaman karena bau, tetapi kelamaan merasa senang dengan suasana tak sedap itu.         "Lama-lama, dengan bau itu, yang bersangkutan di dalam WC merasa kebal," katanya yang disambut tawa riuh hadirin.           Memang, pemberantasan korupsi yang paling efektif dimulai dari keluarga. Anggota keluarga harus berani saling mengingatkan jika ada orangtua memiliki telepon genggam (HP), atau barang lainnya, darimana uang yang diperolehnya.        Mengingatkan seperti itu penting. Sebab, jika ada kepala keluarga diingatkan tetapi juga tak mengindahkan, maka prilaku korup akan terbawa terus. Demikian pula di lingkungan kerja, sesama rekan harus saling mengingatkan. Ibarat pohon, jika tak disiram akan layu. Lantas, mati.       KPK tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Tetapi, harus diingat, proses dan mendapatkan harta itu haruslah halal.       Untuk itu ia jajaran Kemenag diharapkan benar-benar dapat memahami korupsi. Termasuk di dalamnya grafitikasi. Jika tak hati-hati bisa mengarah kepada tindakan penyuapan. Ketika api masih kecil tak membahayakan, tetapi bila sudah menjadi besar sungguh membahayakan sekali.         Orang amanah adalah yang bisa dipegang kata dan perbuatannya. Karena itu jajaran Kemenag wajib menjadi teladan dalam kejujuran dan ikhlas melayani. Mementingkan orang banyak, bukan diri sendiri.  Aspek relegius harus menjadi pendorong memberantas korupsi. Ingat, korupsi dapat mulai dari sikap buruk dan sistem yang buruk pula.

Read More

23.54 | 0 komentar