MENAG: KORUPSI MASIH TINGGi

Catatan Edy Supriatna -Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui Indonesia masih tertinggal dalam aspek tertentu dengan bangsa lain disebabkan masih tingginya angka korupsi.

     "Negara kita dalam aspek-aspek tertentu masih tertinggal dengan bangsa lain, salah satunya karena angka korupsi masih tinggi," kata Lukman Hakim ketika memberi sambutan pada pembukaan Mahaniti Loka Dhamma tingkat nasional IV-2014 di Jakarta, Senin malam.

      Mahaniti Loka Dhamma adalah suatu pertemuan, penampilan kebolehan dan ketngkasan dhamma bagi mahasiswa. Dalam acara itu digelar perlombaan, penampilan seni Buddhis, pertemuan ilmiah, kreasi mahasiswa Buddhis, yang terpilih melalui jalur unit kegiatan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Agama Budhha (PTAB) negeri/swasta. Acara berlangsung 10 - 14 Nopember 2014.

        Mahanitiloka Dhamma merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa para mahasiswa adalah tunas-tunas bangsa yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang.    

      Tepatlah kiranya panitia memilih tema “Melalui Mahanitiloka Dhamma kita wujudkan mahasiswa Buddhis yang jujur, inovatif, kreatif, dan toleransi”.       

      Pada acara itu dihadiri 300 peserta dari Perguruan Tinggi Agama Buddha (PTAB) dari seluruh Indonesia. Nampak Dirjen Bimas Buddha Dasikin, pimpinan majelis tinggi Walubi Arief Harsono. Menurut LHS - sapaan akrab Lukman Hakim Saifuddin, - ke depan penanaman kejujuran sebagai budaya hidup menjadi sangat penting.

      Tanpa menyebut angka jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia, LHS menyatakan, dengan membudayakan kejujuran, inovatif, kreatif dan toleransi sebagai upaya pembentukan karakter bangsa, maka Indonesia diharapkan mampu bertahan di tengah derasnya arus globalisasi. 

       Belajar dari sejarah perjuangan bangsa,  katanya, pemuda mengambil peran penting terhadap perubahan kehidupan bangsa. Peristiwa heroik 10 November yang kebetulan bertepatan pada acara tersebut telah memberikan inspirasi, ketauladanan jiwa patriotisme dan nasionalisme arek-arek Suroboyo yang mengibarkan bendera merah putih di tengah berondongan senjata penjajah. 

     Ia mengatakan, pemuda Indonesia  mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan pahlawan agar Indonesia setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan kreatifitas mahasiswa harus ditempatkan dalam kerangka semangat nasionalisme, alat pemersatu bangsa.

     Mahanitiloka Dhamma merupakan muara dari ekspresi kreatifitas ilmuwan dan "enterpreuner" muda yang berada di kampus-kampus Perguruan Tinggi Agama Buddha. Mahanitiloka Dhamma dapat menjadi forum ilmiah dan komunikasi kreasi mahasiswa, seyogyanya merupakan wahana silaturahmi antarmahasiswa. 

      Melalui Mahanitiloka Dhamma ini pula diharapkan terjadi komunikasi efektif dan "sharing" gagasan untuk memperkaya gagasan dan pengembangan ide antar mahasiswa.

      Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah munculnya fanatisme dan semangat menang para kontingen, sehingga menjadikan suasana Mahanitiloka Dhamma menjadi menegangkan, oleh karena itu potensi tersebut harus diolah menjadi energi positif untuk mengembangkan nasionalisme dan semangat maju untuk bangsa Indonesia dan bersaing dengan kemajuan bangsa lain. 

       Mahanitiloka Dhamma ini pula menjadi sarana pengenalan budaya, interaksi, dan akulturasi  nilai-nilai lokal yang dimiliki segenap mahasiswa PTAB, yang pada akhirnya akan melahirkan semangat kebangsaan dengan pemahaman kebhinekaan sebagai dasar membangun bangsa.

      Kegiatan Mahanitiloka Dhamma ini dapat menjadi salah satu upaya membangun citra keberhasilan Pendidikan Tinggi Keagamaan, yang berhasil melahirkan karya IPTEKS untuk pengembangan ilmu maupun kewirausahaan serta peran dan kontribusi mahasiswa dalam menggerakkan masyarakat, melalui gagasan dan ide kreatifnya. 

      "Saya berharap kepada semua pimpinan lembaga, institusi dan semua pihak untuk memberikan ruang kepada para mahasiswa dalam mengembangkan kreatifitas dan berinovasi melalui penyediaan sarana prasarana, pendanaan dan  penyelenggaraan event-event terkait," kata Menag.***3***

Read More

07.25 | 0 komentar

KEMENAG DAN REVOLUSI MENTAL JOKOWI

Catatan Edy Supriatna - Jakarta (Antara Babel) - Ketika Presiden terpilih Jokowi melontarkan program revolusi mental, Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Kementerian Agama, Prof. H. Abdurrahman Mas'ud Ph.D., langsung menyatakan dukungan.


Alasannya, program tersebut penting dan harus dapat dilaksanakan sebaik mungkin. "Revolusi mental itu perlu dan semua pihak perlu memberikan dukungan," kata Abdurrahman Mad'ud di Jakarta, 3 September.

Dukungan tersebut, kata doktor lulusan The University of California Los Angeles, USA itu, bisa dilakukan dengan cara membangun sistem berkelanjutan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Revolusi Mental merupakan salah satu ikhtiar Presiden terpilih Jokowi dalam memajukan kualitas manusia lewat pendidikan. Kemajuan pendidikan itu dapat dilihat dari pembentukan karakter.

Untuk itu, Mas'ud pun berharap agar program tersebut dapat mendapat dukungan luas dan diperkaya lagi sehingga implementasinya di tengah masyarakat dapat membuahkan manfaat besar.

Banyak yang melihat bahwa pendidikan itu hanya sebatas pintar secara akademik, padahal pembentukan karakter yang baik juga sama pentingnya demi mendapatkan manusia Indonesia yang kualitasnya lebih baik untuk meneruskan estafet kepemimpinan di masa depan.

Menurut dia, warga kota Jakarta dikenal tidak tertib. Tapi jika satu jam saja dipindah ke luar negeri, misalkan ke Singapura akan bisa mengindahkan segala aturan yang ada di negeri "singa" tersebut.

Jika warga Indonesia berada di Singapura, misal melihat larangan berupa tidak boleh meludah sembarangan, buang sampah seenaknya, parkir kendaraan tak boleh sembarangan, maka aturan-aturan itu pasti diindahkan.

"Negeri yang banyak aturannya itu dipatuhi oleh warga Indonesia yang ada di negeri itu," katanya.

Singapura sebagai negara tetangga terdekat itu banyak menerapkan aturan untuk warga kotanya. Hal itu bisa dijadikan contoh. Mengapa manusia Indonesia tidak bisa tertib tetapi ketika berada di negeri orang lain bisa mematuhinya.

Menurut dia, hal itu terkait dengan sistem yang berlaku di negeri bersangkutan. "Singapura adalah negeri penuh dengan aturan," katanya.

Terkait dengan pendidikan karakter, secara akademis ia menjelaskan bahwa karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.

Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang.

Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Sebelumnya Joko Widodo menyatakaan Bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental. "Saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia.

 
         Tindakan korektif
"Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan 'nation building' baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan," kata Jokowi pada beberapa waktu lalu.

Penggunaan istilah "revolusi", menurut Jokowi, tidak berlebihan, sebab kini Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang.

Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin dan selayaknya setiap revolusi diperlukan pengorbanan oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan revolusi mental, bangsa Indonesia dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya.

"Terus terang kita banyak mendapat masukan dari diskusi dengan berbagai tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Trisakti Bung Karno ini," ia menjelaskan.

Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi Indonesia. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi.

Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak mempengaruhi kualitas dan integritas dari mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat.

"Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan," ia mengingatkan.

Indonesia juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.

Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Mas'ud, untuk memperbaiki karakter bangsa perlu pula diperkaya dengan sikap tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya,
dan berorientasi iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (sesuai UU RI Nnomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).

Sejatinya, kekuatan untuk mengubah karakter dengan revolusi mental melalui lembaga pendidikan, sebab sangat dahsyat kekuatannya. Jangan dilihat sesaat, tetapi ke depan, yakinlah hasilnya bisa membanggakan.

Ia menyatakan pula bahwa dewasa ini kearifan lokal masih memiliki kekuatan untuk menjaga kehidupan keharmonisan di Tanah Air. Untuk itu diharapkan melalui pendidikan, maka kearifan lokal perlu diangkat dan diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Mas'ud mengaku sudah melakukan penelitian di 33 provinsi yang hasilnya bahwa kini kearifan lokal sedikit terkikis sebagai dampak pengaruh globalisasi.

"Orang seolah tidak pe-de (percaya diri, red) ketika tampil dan mengangkat kearifan lokal, padahal tiap daerah memilikinya, yang secara universal diakui nilai-nilainya sangat bagus," katanya.

Ia berharap kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) juga dapat mengangkat kearifan lokal. Aktualisasi kearifan kini menjadi penting dan harus ikut mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.

Tanpa kearifan lokal, Pancasila tak punya nilai apa-apa

Read More

19.28 | 0 komentar

WAMENAG: JADI PEMIMPIN UMAT HARUS SEHAT

Catatan Edy Supriatna - Jakarta, 18/8 (Antara) - Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, kapan dan dimana pun seorang pemimpin umat haruslah memiliki kesehatan yang prima, baik dari sisi jasmani maupun rohani seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwa.

         Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad SAW jarang sekali menderita sakit. Kehatan nabi sangat terpelihara dengan baik, kata Nasaruddin Umar ketika menerima pemenang lomba sekolah sehat (LSS) tingkat nasional 2014 di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Senin sore.

        Pada acara itu Wamenag didampingi Sekjen Nur Syam dan Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan. Sebelum memberi sambuan ia memberikan  cindera mata secara simbolis kepada perwakilan lomba sekolah sehat 2014 menurut kategori pencapaian prestasi terbaik (best achievement) dan pencapaian kinerja terbaik (best performance) dari masing-masing tingkat pendidikan.

        Sebanyak 24 propinsi ikut LSS dan 15 di antaranya dinyatakan masuk final. Berbeda dengan tahun lalu yang pemenagnya lebih banyak dari Pulau Jawa, sekarang ini di luar Jawa mengalami kemajuan disebabkan kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

         Pemangku kepentingan yang terlibat dalam LSS selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk Pemerintah Provinsi (Kabupaten/Kota). Karena itu, capaian yang diraih itu, menurut Wamenag, patut diapresiasi. Tetapi jangan disikapi dengan sombong karena bisa jadi diluar ini masih ada sekolah yang sudah jauh lebih baik.

         Terkait dengan kesehatan, ia mengingatkan, kesehatan fisik dan rohani sangat penting. Nabi Muhammad SAW, lanjut Wamenag, pernah bergulat dengan sorang pria berbadan besar bernama Rukanah. Dari sisi fisik, Nabi Muhammad SAW kalah besar. Tetapi setelah Rasullah mengalahkan dalam suatu pertandingan, Rukanah kemudian hari menjadi pengikut setia.

         Peristiwa itu menggambarkan bahwa kesehatan fisik dan rohani sangat penting. Terlebih kebersihan (sekolah), dalam ajaran Islam, merupakan bagian dari iman. Termasuk pula kebersihan rohani. Jika keduanya bersih, tentu akan disusul dengan kesehatan yang mampu melahirkan anak didik yang disiapkan menjadi pemimpin.

         Jadi, katanya lagi, jadi pemimpin umat tidak hanya harus pandai membaca doa dan mendoakan umat. Tetapi juga harus sehat secara fisik dan rohani. Untuk menciptakan lingkungan sehat, semua itu tergantung pada para pendidik. Yaitu, guru. Dalam dunia thoriqot, kata Nasaruddin Umar, mursyid diatasnya terus bersambung sampai kepada mursyid berikutnya.

         Sementara murid adalah orang yang meminta bimbingan kepada mursyid. Jadi, dalam hal ini, tidak dikenal bekas guru atau murid, katanya. ***3***

Read More

21.58 | 0 komentar

Prof. Dr. Muhammad Machasin: MANUSIA PADA DASARNYA EGOIS

Catatan Edy Supriatna - Jakarta, 28/7 (Antara) - Khotib Prof. Dr. Muhammad Machasin menyatakan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai tabiat kikir, kedekut, egoisme atau ketidakmauan untuk berbagi dengan orang lain dan hal ini sudah ditegaskan dalam  al-Qur¿an disebut al-syuhh.

           Egoisme merupakan salah satu pembawaan manusia dan dapat muncul hampir setiap saat dalam kehidupan, kata Machasin dalam khotbahnya Masjid At-Tin TMII, Jakarta, Senin pagi. Hadir pada shalat berjamaah tersebut keluarga besar Soeharto dan mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni yang juga Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung At-Tin. 

      Ketika manusia berhadapan dengan pilihan-pilihan yang mesti diambil dalam kaitan degan sendiri maupun antara sesama, egoisme muncul ke permukaan.

      Muhammad Machasin dalam tema khotbah "Puasa Melatih Manusia Mengatasi Egoisme" menguraikan bahwa pada dasarnya manusia egoism. Menurut tabiatnya manusia itu kikir. Hal ini dapat digambarkan, banyak anak di bawah umur enam tahun mempunyai pembawaan tidak mau barang-barang miliknya atau mainannya diambil atau dipinjam anak atau orang dewasa lain.

          Semakin bertambah umurnya, mereka semakin bisa berbagi dengan orang lain. Akan tetapi orang dewasa sering kali masih harus belajar untuk berbagi dalam hal-hal yang lebih bersifat bukan benda seperti keyakinan akan kebenaran, jasa, kemasyhuran dan nama baik.

           Dalam beragama dan berkeyakinan pun, katanya, tidak jarang orang yang berpikir hanya jalannya yang benar, jalan orang lain yang berbeda pasti salah. Dalam menangani masalah pun tidak jarang orang berpikir demikian. Keberhasilan dan jasa tidak jauh pula ceritanya. Ada saja orang yang merasa berhak atas keberhasilan dan jasa, tanpa kemampuan untuk melihat bahwa orang lain bisa saja ikut membuat keberhasilan dan jasa itu menjadi kenyataan.

    Islam datang untuk mengurangi kekikiran atau egoisme itu, kata Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

           Karena itu, dipujilah dalam al-Qur¿an orang-orang yang terbebaskan dari sifat bawaan ini.

    Orang alim menyatakan, pendapatku adalah kebenaran yang mengandung kemungkinan kesalahan, sedangkan pendapat orang yang berbeda denganku adalah kesalahan yang mungkin mengandung kebenaran, katanya.

           Mantan Kepala Balitbang dan Diklat, Kementeria Agama mengingatkan bahwa haruslah disadari banyak dari kebenaran-kebenaran yang dipegangi sebenarnya bersifat nisbi, tidak mutlak benar. Karena itu, ia melanjutkan, setiap Muslim berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, paling tidak sehari 17 kali, yakni pada saat membaca al-Fatihah.

           "Makna yang terkandung di dalam doa ini antara lain adalah bahwa kebenaran yang dipegangi saat ini bisa jadi salah. Karena itu kita mohon kepada Allah untuk membawa kita ke yang benar," katanya.

           Jadi, kata mantan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-2015) itu, dalam hubungan dengan siapa pun, dianjurkan untuk melakukan yang lebih baik, sehingga orang yang semula bermusuhan menjadi kawan.

           "Kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan kawan. Silaturrahmi mesti kita giatkan, kebersamaan kita kembangkan dan egoisme kita kurangi sedikit demi sedikit. Dengan begitu, persatuan umat akan dapat kita wujudkan," katanya menegaskan.

Read More

08.22 | 0 komentar

Menag: Lebaran jatuh pada 28 Juli 2014

Catatan Edy Supriatna - Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menetapkan awal Syawal atau Lebaran jatuh pada 28 Juli 2014 berdasarkan hasil sidang itsbat yang berlangsung di Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta, Minggu petang.

Dalam sidang itsbat yang dihadiri Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Wakil Ketua MUI Makrum Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Abdul Djamil dan sejumlah undangan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, awal Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin, 28 Juli 2014.

Dasar penetapan awal Syawal tersebut, menurut Lukman adalah bersarkan laporan dari sejumlah saksi yang ditempatkan di 111 titik di seluruh Indonesia. Dari laporan 111 titia k di tanah air, menurut Lukman, setidaknya ada 9 orang dari tiga titik yang berbeda menyatakan bahwa mereka telah melihat hilal di atas dua derajat yaitu dari Gresik (Jawa Timur), Pelabuhan Ratu Sukabumi Jjawa Barat), Kolaka (Sulawesi Selatan).

Atas laporan tersebut seluruh peserta sidang itsbat menyatakan sepakat bahwa awal Syawal 1435 H jatuh pada 28 Juli 2014 M.

Pada kesempatan itu Menteri Agama Lukman Hakim juga menyampaikan bahwa peserta sidang itsbat sepakat bahwa untuk tahun mendatang kriteria penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal dapat segera ditetapkan. Hal ini merupakan masukan agar pelaksanaan sidang itsbat memiliki kriteria yang jelas.

Sebelumnya Cecep Nurwendaya dari Badan Hisab Dan Rukyat menyatakan awal Syawal 1435 H hilal teramati di wilayah Indonesia, yaitu poisisi hilal pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu - Sukabumi, Jawa Barat, pada Ahad 27 Juli 2014/29 Ramadhan 1435 H tinggi/Irtifa Hilal = 3,67derajat, jarak busur bulan dan matahari = 6,53 derajat, umur hilal = 12 jam 11 menit 18 detik dan fraksi illuminasi hilal = 0,41 persen.

Sementara itu dasar kriteria imkanurukyat adalah dua derajat. Hilal Syawal 14014 tinggi 2 derajat, ijtimak terjadi jam 10.18 WIB, 29 Juni 1984 dilihat oleh Muhammad Arief (33), Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare, Muhadir (30), Bendahara Pengadilan Pare-Pare, H. Abdul Hamid (56) Guru Agama Jakarta, h. Abdullah (61) guru agama Jakarta, K. Mamur (55) guru agama Sukabumi dan Endang Effendi (45) Hakim Agama Sukabumi.

Ia menjelaskan, ada referensi empririk visibilias (ketampakan) hilal jika hilal awal Syawal 1435 H. Teramati di wilayah Indonesia. Posisi hilal pada saat matahari terbenam di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi, Ahad, 27 Juli 2014 M/29 Ramadhan 1435 H tinggi/Irtifa hilal = 3,67 derajat, jarak busur bulan dan matahari = 6,53 derajat, umur hilal = 12 jam 11 menit 18 detik. Fraksi illuminasi hilal = 0,41 derajat. Referensi ini juga digunakan oleh Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia.

Read More

08.16 | 0 komentar

MENAG: PMA TARIF NIKAH TUNGGU PENGESAHAN KEMENKUMHAM

Catatan Edy Supriatna - Jakarta, 16/7 (Antara) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan draf Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang tarif nikah sudah dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) untuk menunggu pengesahan dan diharapkan sudah bisa diimplementasikan pada Agustus 2014.

 "Ke depan diharapkan tidak terdengar lagi penghulu atau pegawai kantor urusan agama (KUA) menerima gratifikasi. Saya sudah tanda tangani dan dikirim. Sekarang naskahnya sudah di KemenkumHAM untuk pengesahan," katanya setelah menerima pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Kamis.

         Beberapa hari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP tentang tarif biaya nikah yang baru. Namun agar dapat diimplementasikan PP Nomor 48 Tahun 2014 itu harus dilengkapi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan PMA (Peraturan Menteri Agama).

         Dengan ditandatanganinya PP 48/2014 oleh Presiden tentang biaya nikah itu dan kemudian disusul dengan PMA, maka ke depan diharapan ada kejelasan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) di Lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

         Menag mengakui berbagai pihak berharap PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan PMA (Peraturan Menteri Agama) sebagai petunjuk teknisnya cepat turun. Tujuannya agar bisa diosialisasikan kepada Kepala KUA, penghulu, dan masyarakat.

         PMA nanti akan mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2014 tentang Tarif Biaya Nikah. PMA mengatur pendistribusian dukungan dana kepada penghulu untuk kegiatan pencatatan nikah di luar kantor, termasuk mengatur tata cara penerimaan dan penyetoran, penyusunan dokumen anggarannya, tata cara penggunaan, mekanisme pencairan, serta penatausahaan dan laporan.  

 Penyaluran Zakat

    Pada kesempatan itu, Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan tentang pentingnya penyaluran zakat pada Ramadhan yang disusul masuknya Idul Fitri.

         Ia mengimbau bagi kalangan umat Islam yang memiliki harta berlebih agar dapat menyalurkan zakat dan zakat harta (mal) dengan baik. Pendistribusian zakat harus diatur sedemikian rupa.

     "Jangan menimbulkan dampak negatif, sebab melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada pengusaha menyalurkan zakat dengan cara mengantre, kemudian belakangan menimbulkan warga miskin yang mengantre menjadi terluka dan bahkan menimbulkan korban," katanya.

         Tujuan menyalurkan zakat sebagai perintah agama jelas sangat mulia, namun jangan dicederai dengan hal-hal negatif. Namun, ia pun mengakui ada warga berkemampuan yang baru merasa puas jika zakatnya dapat diterima langsung oleh warga yang berhak menerima. Terkait dengan ini, ia mengimbau penyaluran zakat harus baik.

         Kepada lembaga zakat yang ada di berbagai daerah, ia pun mengingatkan agar dapat memberi pemahaman kepada warga yang hendak menyalurkan zakat kepada lembaga resmi. "Hindari kemungkinan adanya tindakan tercela yang bisa mencemari kesucian bulan Ramadhan," katanya.

Read More

01.34 | 0 komentar

MENAG MINTA UMAT TIDAK TERBELAH KARENA PILPRES

Catatan Edy Supriatna - Jakarta, 16/7 (Antara) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, untuk tidak terbelah, karena hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli.

         "Jangan karena Pilpres, lalu kita terbelah. Ada tugas mulia yang harus dikedepankan, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia, serta menyejahterakan kehidupan bangsa," katanya setelah menerima jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Kamis.

         Ia mengakui dengan ada dua pasangan pada Pilpres 2014, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla, membawa kepada realitas ada dua kelompok pendukung saling berhadapan.

         Bahkan, ulama dan para santri terbelah saling mendukung pasangan masing-masing. Tak terkecuali pula  pihak akademis, politisi sampai media massa pun ikut-ikutan terbelah. "Siapa pun yang mendapat dukungan mayoritas atau suara terbanyak harus dihormati," katanya.

         Pada momentum Ramadhan, lanjut dia, yang bersamaan dengan hasil Pilpres yang diumumkan KPU pada 22 Juli, semua pihak harus kembali ke jati diri masing-masing. "Kita sebagai bangsa harus bersatu," katanya.

         Esensi Ramadhan, katanya mengingatkan, adalah menahan diri dan menempa diri untuk lulus ujian dalam kehidupan. Bagi umat Islam, momentum Ramadhan harus dijaga agar bangsa Indonesia tetap terjaga. Apa pun hasil yang disampaikan KPU nanti, harus dihormati. "Jangan karena Pilpres, lantas warga terpecah. Itu harus dihindari," katanya.

         Sementara itu, Ketua Umum LDII, KH Abdullah Syam, menyatakan dukungan dari kedua pasangan dalam Pilpres 2014 belakangan ini semakin menguat. Kehadiran media sosial tak dapat dipungkiri ikut memberi kontribusi kenyataan di lapangan.

         "Kenyataan semua itu juga tak dapat ditutupi lagi. Sudah pasti ada blok-blokan," katanya.

         Terkait dengan itu, atas nama LDII, Abdullah Syam berharap seluruh warga negara Indonesia untuk berpikir jernih. "Jangan berpikir pendek dan dangkal. Jika terjadi konflik, yang merugi adalah seluruh warga negara Indonesia," katanya.

         Pancasila sebagai pegangan hidup, katanya, pengamalannya di lapangan harus terlihat. Bagi umat Islam sudah jelas, kedepankan rahmatan lil alamin. Karena itu, dalam menghadapi pengumuman hasil Pilpres nanti, semua warga harus dapat menahan diri.

         Bagi yang merasa menang jangan arogan. Kemenangan yang dicapai salah satu pasangan Pilpres adalah milik warga Indonesia secara keseluruhan.

         "Warga harus tetap rukun. Karena itu, LDII sangat mendukung program Kemenag untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sehingga ke depan kualitas kehidupan antarumat beragama bisa menopang pada kemajuan bangsa," kata Abdullah Syam.

Read More

01.31 | 0 komentar

Lipsus - KORUPSI TERJADI (LAGI-LAGI) DI KEMENTERIAN AGAMA

 Catatan Edy Supriatna - Jakarta,21/6(Antara)- Jauh hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Kementerian Agama (Kemenag) agar konsisten menjauhkan diri dari tindakan tercela, termasuk di dalamnya melakukan korupsi.

          Kemenag harus menjadi teladan dalam hal pemberantasan korupsi. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai instansi, termasuk di kementerian tersebut, masih ada,  kata Deputi Pencegahan KPK Cahaya Harianto ketika memberikan sambutan pada pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kemenag, di Gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta.

           Peringatan dari lembaga antirasuah itu rasanya masih terngiang di teliga. Meski sudah lama, tetapi masih tetap aktual dalam konteks kekinian. Publik pun masih ingat betul peristiwa mantan Menteri Agama Prof. Dr. Haji Said Agil Husin Al Munawar, MA yang terjerat hukum karena kasus dana haji.

           Said Agil Husin Al Munawar, menurut catatan Wikipedia, pada 7 Februari 2006 divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

          Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU) pada tahun 2002-2004. Penyelewengan BPIH oleh Munawar mencapai Rp35,7 miliar, sedangkan Dana Abadi Umat (DAU) yang diselewengkan berjumlah Rp240,22 miliar.

          Bersamaan dengan itu, mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Dirjen BIPH) Taufik Kamil divonis empat tahun penjara. Selain hukuman pidana, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan serta kewajiban membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp1 miliar.

         Majelis hakim menyatakan Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi karena menyetujui pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukan dana BPIH dan DAU atas perintah Mantan Menteri Agama Said Agil Husen Al Munawar selama periode 2001-2004.

        Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Cicut Sutiarso itu lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu hukuman delapan tahun penjara, membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan serta keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp2,861 miliar.

          Korupsi memang kini dimaknai sebagai perbuatan membahayakan kelangsungan bangsa. Banyak pejabat dijatuhi hukuman karena "menilep" uang rakyat. Sayangnya, walau sudah tahu tetapi masih ada juga yang melakukan itu. Bisa jadi kasus korupsi diumpamakan sebagai seseorang berada di dalam wc yang awalnya merasa tak nyaman karena bau, tetapi kelamaan merasa senang dengan bau itu.

         

 "Lama-lama, dengan bau itu, yang bersangkutan di dalam WC merasa kebal," kata Deputi Pencegahan KPK Cahaya Harianto yang disambut tawa riuh hadirin.

          Karena itu, KPK berharap penandatanganan fakta integritas dan upaya Kemenag bebas dari korupsi tak sekadar sebagai seremonial. Jajaran Kemenag ke depan harus lebih baik lagi dan terhindar dari korupsi.

          Semua pihak merasa prihatin ketika ujian ada seorang siswa tak mau mencontek dan menerima contekan. Kejadian di Jawa Timur, beberapa tahun silam itu, sungguh mengagetkan. Justru anak yang tak mau mencontek dikucilkan.

          Jadi, lanjut dia, keberanian berbuat jujur, amanah sebagai tindakan hebat merupakan suatu hal yang sangat berat. Karena itu, pemberantasan dan kegiatan dan sikap antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan rekan sekantor.

           KPK, lanjut dia, tak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Tetapi proses dan mendapatkan harta itu haruslah halal.

           Untuk itu pula jajaran Kemenag diingatkan untuk benar-benar memahami gratifikasi. Jika tak hati-hati bisa mengarah kepada tindakan penyuapan. Ketika api masih kecil tak membahayakan, tetapi bila sudah menjadi besar sungguh membahayakan sekali.

           Orang amanah adalah yang bisa dipegang kata dan perbuatannya. Karena itu jajaran Kemenag diharapkan menjadi teladan dalam kejujuran dan ikhlas melayani. Mementingkan orang banyak, bukan diri sendiri. Aspek religius yang dimiliki harus menjadi pendorong memberantas korupsi. "Sebab, korupsi mulai dari sikap buruk dan sistem yang buruk pula, katanya.

   
Bagai Keledai

       Kemenag seharusnya menjadi garda terdepan penjaga moral umat agama-agama bisa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, korupsi. Nyatanya hal itu sulit dihindari. Kembali terjadi karena sikap buruk dan sistem yang buruk pula. Padahal, para petinggi di kementerian tersebut kerap mengungkap, harus dihindari keledai jatuh di lubang yang sama.

           Untuk itu, tak salah jika M. Jasin sebagai mantan petinggi KPK masuk di jajaran Kemenag sebagai Irjen. Harus diakui, kehadiran Jasin sebagai Irjen, telah banyak membawa perubahan di Kemenag. Antara lain mengajak pejabat dari kantor urusan agama (KUA) dan penghulunya untuk tidak menerima dana gratifikasi atau sebagai imbal jasa atau upah dari masyarakat. Pembayaran nikah di kantor KUA gratis, di luar kantor KUA ditetapkan tarif Rp600 ribu yang dibayar melalui bank terdekat.

            Namun dalam urusan pengelolaan dana haji, justru Jasin sedikit "kerepotan". Pasalnya, rekan selevelnya - sama-sama pejabat eselon I, - yaitu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Anggito Abimanyu ikut menjadi korban dan berurusan dengan lembaga antirasuah itu.

           Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan Direktur Jenderal PHU Kemenag Anggito Abimanyu jelas turut salah dalam pelaksanaan haji 2012-2013. Padahal, selama Anggito menjabat, Jasin kerap memberi masukan kepada Anggito berupa rekomendasi perbaikan penyelenggaraan haji.

          Sayangnya, Anggito kurang mengindahkan rekomendasi Irjen Kemenag M. Jasin atas berbagai temuan. Misalnya soal penyebutan inisial bawahan Anggito yang menerima dana gratifikasi yang didasari fakta dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kedudukan Anggito kemudian digantikan Abdul Djamil, mantan Dirjen Bimas Islam yang diharapkan bisa membawa sukses penyelenggaraan haji 1435 H/2014 M ini.

          Dalam kasus ini, sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan tersangka, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja.

          Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka oleh KPK menguatkan pendapat publik bahwa penyelenggaraan haji butuh optimalisasi dan perbaikan. Di sisi lain, polemik pro dan kontra terhadap sikap SDA yang tidak mau mengundurkan diri sempat mengemuka.

          Hal ini kemudian mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan hak prerogatif menonaktifkan SDA dari jabatan menteri agama. SDA akhirnya mundur setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada SBY.

         Saat itu, alasan SDA tidak mau mundur lantaran mengaku belum paham apa yang disangkakan pada dirinya terkait dengan penyalahgunaan dana haji. Dia pun berkilah keputusan KPK menetapkan tersangka sebagai sebuah kesalahpahaman. Meski begitu, Ketua Umum DPP PPP itu akhirnya mengundurkan diri setelah bertemua SBY di Istana Bogor, Senin (26/5).

          Sepekan kemudian, SBY di Istana Kepresidenan Presiden SBY mengangkat Wakil Ketua MPR 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, sebagai Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali.  Bagaimana ke depan nasib Suryadharma Ali dan Anggito Abimanyu? Publik masih menanti kerja KPK untuk menuntaskan kasusnya.

          Dalam UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dijelaskan tugas Kemenag melalui Dirjen PHU meliputi menerima dana setoran calon jemaah, menyediakan transportasi (darat-udara), pengadaan akomodasi, pemondokan, konsumsi, pembinaan, mengelola Dana Abadi Ummat (DAU), dan sekaligus sebagai regulator.

           Sejatinya, dalam perspektif good governance, rangkap tugas seperti itu (penyelenggaraan haji di tangan Kemenag) sudah tidak relevan pada era tata kelola pemerintahan yang saat ini dituntut profesional, transparan, dan akuntabel kepada publik.

         Alasannya, monopoli kewenangan dan kebijakan yang begitu besar terhadap sebuah institusi rentan disalahgunakan dan dapat menyuburkan praktik korupsi. Pendapat itu memang masih bisa dibantah dengan argumentasi bahwa baik buruknya penyelenggaraan haji sangat tergantung kepada sumber daya manusia (sdm) yang ada dan kemauan memegang komitmen dan integritas menjalankan amanah yang diberikan.

          Faktanya, kini penyelenggaraan haji dikeluarkan masyarakat dan kerap menimbulkan masalah. Utamanya dalam mengelola dana calon jemaah yang saat ini sudah mencapai Rp64 triliun.

           Pengamat haji Affan Rangkuti menuturkan bahwa perbaikan penyelenggaraan haji sudah mendesak. Bukan saja dari aspek manajerial, melainkan juga dari sisi sistem syariah. Solusi tepat mencegah korupsi dana haji salah satunya adalah dengan pendekatan syariah, yaitu melakukan pembenahan akad atas setoran awal wajib dengan syariah Islam tanpa ada penyampuran dengan akad konvensional.

           Selain itu, menghapus nama "setoran awal", kemudian disesuaikan dengan nama akad dalam transaksi syariah sehingga proses haji dengan benar sesuai dengan fikih syariah. 

Read More

19.29 | 0 komentar