KEMENAG: PELAYANAN KEPADA UMAT KONGHUCU BELUM MAKSIMAL

Catatan Edy Supriatna-(Jakarta, 26/8 )- Sekjen Kementerian Agama Nur Syam mengakui bahwa pelayanan dan pembinaan kepada umat Konghucu sampai saat ini belum dirasakan dapat berjalan secara maksimal disebabkan berbagai hal, katanya di Jakarta, Selasa malam.

            Itu bukan disebabkan tidak melakukan upaya, tetapi karena berbagai hal yang terjadi di lapangan, kata Nur Syam pada Workshop dan Konsultasi Pelaksana Bimas Khonghucu di Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Jakata.

            Salah satu kendala yang sangat penting yang menjadi penghambat layanan dan pembinaan umat Konghucu adalah data. Sampai hari ini Kementerian Agama belum memiliki data yang cukup memadai tentang seberapa banyak umat Konghucu yang tersebar di provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

            Sampai hari ini pun belum ada data yang menunjukkan berapa besar anak-anak yang bersekolah di SD, SMP, dan SMU/SMK yang beragama Konghucu, sehingga belum dapat diketahui secara pasti berapa banyak kebutuhan guru, buku-buku, dan sarana pembelajaran Pendidikan Agama di sekolah, ia menjelaskan.

            Sementara data menjadi acuan pokok dalam proses perencanaan program Pemerintah. Tanpa hadirnya data akan sangat sulit untuk bisa meyakinkan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan keuangan seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan anggaran. Untuk itu pendataan harus menjadi program prioritas pada tahun 2015 dan beberapa tahun berikutnya.

            Kendala di bidang pendidikan khususnya tidak tersedianya tenaga guru pendidikan agama Konghucu memang tidak dapat dipenuhi dengan mudah, karena sesuai standar yang ditetapkan dalam undang-undang, seorang guru sekurang-kurangnya harus berijazah S1 Pendidikan Agama (Konghucu), katanya.

           Di sisi lain, lanjut dia, di kalangan umat Konghucu, belum ada tenaga lulusan S1 Pendidikan Agama Konghucu. Untuk mengatasi ketiadaan guru pendidikan agama Konghucu, telah dilakukan berbagai pelatihan workshop bagi para rohaniwan Konghucu untuk menyiapkan mereka menjadi Pembina Pendidikan Agama Konghucu di sekolah-sekolah yang terdapat anak didik beragama Konghucu.

          Ia mengakui bahwa di kota Semarang mulai akhir 2013 yang lalu telah beroperasi sebuah Sekolah Tinggi Agama Konghucu Swasta yang disebut SETAKONG Xin Ruin yang diharapkan kelak bisa mengisi kebutuhan guru pendidikan agama Konghucu.  
      Workshop dan Konsultasi Pelaksana Bimas Khonghucu yang baru pertama kali ini merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan pelayanan terhadap Agama Khonghucu.   
      Selain sebagai forum diskusi dan konsultasi, katanya, juga dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, untuk merumuskan langkah-langkah perencanaan program kegiatan tahun yang akan datang.

           Dengan pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan hak sipil dan pendidikan agama Khonghucu. Nur Syam memberi apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Read More

04.28 | 0 komentar

KEMENAG DUKUNG 1 MUHARAM SEBAGAI HARI SANTRI

Catatan Edy Supriatna - Wonosobo, 22/9 (Antara) - Direktur Pendidikan Madrasah H. M. Nur Kholis Setiawan menyambut gembira jika pemerintahan mendatang menetapkan 1 Muharam sebagai hari santri nasional.

            Tidak ada ruginya bagi Kementerian Agama, kata Nur Kholis Setiawan ketika mendampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin meresmikan madrasah Aliyah Satu Atap Al Hikam di Tempelsari, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin.

            Menurut Nur Kholis, justru dengan ditetapkannya 1 Muharam sebagai hari santri nasional, merupakan ungkapan pengakuan akan eksistensi madrasah, pondok pesantren dan sejumlah lembaga pendidikan Islam yang akan mendorong para santrinya untuk meningkatkan kualitasnya.  

     Sebelumnya Rapat Kerja Nasional (rakernas) PDI Perjuangan IV merekomendasikan dukungan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional.

           "Kita mendukung rencana presiden terpilih menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional," kata Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani saat membacakan hasil Rakernas IV PDI Perjuangan di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (20/9) malam.

          Upaya menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional terdapat pada poin 23-b. Sementara pada poin 23-a, PDI Perjuangan meminta pemerintahan Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Permintaan ini, kata Puan sejalan dengan keputusan Rakernas III PDI Perjuangan di Jakarta.

           Sebelumnya Jokowi dalam kampanyenya berjanji memperjuangkan pencanangan Hari Santri Nasional yang rencananya akan diperingati setiap 1 Muharram.

           Hal tersebut disampaikannya secara langsung saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Babussalam di Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur.

           Pencanangan Hari Santri Nasional itu merupakan permintaan dari pimpian Ponpes Babussalam, KH Thoriq Darwis.

           Menurut dia, kondisi santri di Indonesia saat ini harus diperjuangkan mengingat ponpes memegang peranan penting dalam pelaksanaan revolusi mental di Indonesia.

           "Revolusi mental itu harus dilakukan. Sedangkan ponpes, saya pikir memegang peranan penting dalam revolusi mental. Ponpes itulah kunci utamanya. Makanya, saya menyanggupi permintaan penetapan hari santri nasional itu," ujar Jokowi.

           Dia menuturkan peran penting tersebut dimiliki ponpes karena mata pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya kebanyakan mengenai budi pekerti, sikap dan nilai-nilai luhur manusia.

           "Di ponpes itu banyak sekali diajarkan mengenai akhlakul karimah, bahwa seorang manusia harus memiliki akhlak, budi pekerti dan mental yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar," kata Jokowi.

Read More

23.29 | 0 komentar

WAMENAG: AL QURAN BERI KEPUASAN SIAPA SAJA

Catatan Edy Supriatna-Jambi, 3/9 (Antara) - Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Al-Quran sejatinya dapat memberikan kepuasan kepada siapa saja yang membacanya, karena jika dikaji dari berbagai sisi selain menampakkan keindahan juga dapat memberi nilai lebih.

          "Dari sisi ilmiah, Al Quran dapat memberi kepuasan dari berbagai sudut pandang. Sebab, Al Quran dapat dipandang sebagai 'permata', memberi keindahan dari berbagai sudut permata itu," kata Nasaruddin Umar ketika menjadi pembicara utama dalam Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren dan Tokoh Pendidikan Islam di Jambi, Rabu.

          Nasaruddin menjabarkan bahwa seorang ilmuwan bisa jadi melihat Al Quran bagai "permata" karena dapat memuaskan dirinya dari segi pengetahuan.

          Sedangkan dari sisi seni, ada seorang seniman memandang Al Quran yang dapat memuaskan jiwa seninya.

         Al Quran disebut Nasaruddin bisa tampil secara terbuka namun ia mengingatkan membaca Al Quran bukan sebatas "iqra" (bacalah).

         "Jika ingin mendapatkan nilai lebih dari Al Quran hendaknya harus dibarengi dengan kebersihan. Kebersihan di sini harus dimaknai bersih fisik dan hati. Jadi, harus ada mata batin," kata Nasaruddin.

          Sebelum membaca Al Quran, seseorang diharapkan untuk dapat membersihkan diri terlebih dahulu karena dengan cara itu, menurut Nasaruddin Umar, akan diperoleh kedalaman makna dari Al Quran.

         "Jangan sentuh musaf sebelum bersih. Bersih disini, bersih lahir dan batin," ia menegaskan.

         Membaca Al Quran disebutnya tidak cukup sebatas dengan dukungan "nahu dan sorof" tapi juga memerlukan kebersihan lahir dan batin. 

    Namun disisi lain Nasaruddin mengingatkan pula jangan memahami ayat Al Quran dari yang tersurat belaka.

         "Di sekitar Al Quran masih ada ayat lain yang dapat dimaknai berupa tanda, atau sinonim dengan alam. Jadi, jangan terpaku pada "iqro", tapi juga harus paham ayat lain berupa alam raya," paparnya.

        Nasaruddin juga menambahkan bahwa terkait dengan qira'atil kutub atau Musabaqoh Qira'atil Kutub (MQK), penting memahami kitab-kitab karya ulama sebagai referensi untuk memahami dan menggali hukum-hukum Islam.

        "Disiplin kebahasaan sangat penting dalam menenafsirkan Al Quran. Referensi dari karya ulama dan kebersihan hati -lahir batin- bisa  membantu memuaskan diri dalam menggali kandungan isi Al Quran," demikian Nasaruddin.

Read More

19.07 | 0 komentar

WAMENAG: MEMPELAJARI BAHASA ARAB TETAP PENTING

Catatan Edy Supriatna-Jambi, 3/9 (Antara) - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar menyatakan, anggapan tidak terlalu penting mempelajari Bahasa Arab tidaklah benar, terlebih bagi ahli agama bahwa untuk mempelajari kitab kuning saja harus mengerti bahasa tersebut.

        "Hemat saya, kurang benar jika ada anggapan tidak harus menguasai kitab kuning, karena sudah ada terjemahan. Tidak harus susah payah dan membebani diri untuk belajar Bahasa Arab," kata Wamenag Nasaruddin Umar saat menghadiri Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Nasional ke-V Tahun 2014, di  Jambi, Rabu.

        "Terlalu banyak resiko jika seorang ahli agama atau kiai/ulama tidak belajar kitab kuning. Bagaimana nanti masyarakat kita? Akan banyak masalah jika seorang pemuka agama tidak paham Bahasa Arab," tambahnya serius.

        Mempelajari kitab kuning di pesantren adalah sebuah kewajiban bagi para santri dan penting bagi tegaknya NKRI. Fakta membuktikan semangat para santri dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa tidak bisa diragukan.

        "Saya masih ingat, ada seorang pengamat dari Amerika mengatakan, bahwa sebelum tahun 2000, Indonesia akan seperti Balkan. NKRI terpecah sekitar 20 negara kecil. Kini sudah 2014, namun Indonesia masih utuh," tegas Wamenag.

        Kenapa Indonesia tidak bisa dihancurkan? Menurutnya, sebuah studi mengatakan, bahwa sepanjang Umat Islam Indonesia dan Pondok pesantren satu visi dan tujuan, maka NKRI tidak akan bisa dipecah dan dihancurkan. "Jelas, Pondok Pesantren merupakan roh NKRI yang sesungguhnya, diakui atau tidak, kekuatan umat lebih solid daripada simbol-simbol formal," tandasnya.

        Mantan Dirjen Bimas Islam ini juga mengajak para kiai dan masyarakat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai pesantren agar tak tergerus zaman.

        "Kita tidak perlu berubah menjadi Ponpes Modern. Di beberapa negara seperti Inggris dan Australia, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan paling modern, paling efektif dan efisien dalam mendidik anak. Makanya di Inggris dan di Australia digalakkan model pendidikan ala pesantren, yakni 'boarding school'," imbuh Wamenag.

        Selagi pesantren masih ada di Indonesia, Wamenag yakin, gerakan-gerakan radikal seperti ISIS susah berkembang di Tanah Air. "ISIS lebih al-qaida dari pada al-qaida sendiri. Al-qaida susah tumbuh dan diterima di Indonesia, apalagi ISIS. Meski demikian, kita tidak boleh lengah untuk terus mendidik dan memupuk generasi muda kita dengan nilai-nilai Islam Rahmatan lil'alamin," ujarnya.

        Wamenag mengajak semua pihak, khususnya masyarakat pesantren, untuk terus mempertahankan keberadaan pondok pesantren. Menurutnya, kegiatan MQK merupakan salah satu upaya Kementerian Agama  untuk berperan aktif dalam meneguhkan posisi pesantren di tengah masyarakat kita.

        "Saat ini, tiap hari, mungkin mudah mencetak dua profesor, tapi menghasilkan kiai, sungguh sangat sulit. Karena kiai tidak semata bicara tentang ilmu pengetahuan, namun juga berbicara tentang ketawadu'an, keikhlasan, hati nurani, dan kewelasasihan," ungkap Wamenag.

        Sebelumnya Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin Umar melantik Dewan Hakim Musabaqah Qira¿atil Kutub (MQK) tingkat Nasional ke-V Tahun 2014, di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Provinsi Jambi, Selasa malam. 

   Mantan Menteri Agama KH Said Agil Husein al-Munawar ditetapkan menjadi ketua dewan dalam pelantikan tersebut. Sebagai wakil ketua adalah KH. D. Hidayat dari Pesantren Luhur Sabilussalam Tangerang.

        Dewan hakim MQK ini diisi oleh para pengasuh pondok pesantren dan akademisi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Mereka akan menjadi juri pada mata lomba yang dibagi dalam tiga tingkatan, Ula (dasar), Wustha (menengah), dan Ulya (tinggi). Adapun disiplin ilmu yang dilombakan antara lain: Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Akhlak, dan Tarikh. 

   Selain melantik dewan hakim, di tempat yang sama, Wamenag juga membuka Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren dan Tokoh Pendidikan (International Conference of Pesantren Studies). Acara ini dihadiri Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Wagub Fachrori Umar, Wakil Wali Kota Jambi Abdullah Sani, Direktur Pondok Pesantren Ace Saefuddin dan seluruh Kakanwil Kemenag se Indonesia. 

Read More

19.04 | 0 komentar